Rabu, 17 Agustus 2016

Gloria Natapradja Hamel menceritakan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah pejabat lain.
Gloria mengaku diberi semangat oleh Jokowi untuk menjalankan tugas sore ini pada upacara penurunan bendera pusaka.
Kepada Jokowi dan JK yang telah memberi izin mengkuti upacara tersebut, Gloria menghaturkan terimakasihnya.
"Terimakasih pak sudah izinkan saya ikut. Pak JK yang awalnya mengizinkan untuk ikut pengibaran sore ini," kata Gloria di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/8/2016).
Gloria Natapradja Hamel akhirnya diizinkan untuk mengikuti upacara penurunan bendera setelah upaya panjang hingga akhirnya diizinkan Jokowi. Sebelum ini, Gloria juga telah menulis surat di atas materai kepada Jokowi yang menyatakan kecintaannya kepada Indonesia, meski ayahnya warga negara Prancis.
"Melihat nasionalisme Gloria, keinginnanya, kecintaannya dan juga kalau lihat bagaimana akhirnya kemudian dia tetap berharap, menurut saya karena ini masih anak yang tumbuh dan negara juga memberikan ruang untuk itu," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan alasan Presiden memberikan izin kepada Gloria.

Satu Baterai Meriam Kaliber 75 mm steling ditempatkan di Silang Monumen Nasional (Monas) saat peringatan HUT Ke-71 RI di Istana Merdeka, Rabu (17/8/2016).
Sebanyak 17 kali tembakan dilepaskan saat mengawali prosesi upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih.
Meski berada dalam jarak ratusan meter dari lokasi upacara, di tangan prajurit Baret Coklat, satuan Armed dari Yon Armed 7/105 GS Kodam Jaya, berhasil melaksanakan tembakan salvo dengan peluru hampa sebagai rangkaian penghormatan.
“Tak hanya beraksi di momen upacara 17 Agustusan, debut meriam 75 mm ini sering digunakan sebagai elemen penyambutan tamu-tamu negara yang berkunjung ke Istana,” tutur Kapuspen TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman saat menghadiri pelaksanaan Upacara Peringatan HUT RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Ia menceritakan bahwa ada yang menarik, dari meriam 75 mm atau kondang disebut Salute Gun itu. Berbeda dengan meriam pada elemen satuan Armed, Salute Gun asasinya tidak dirancang untuk berperang. Sesuai namanya, meriam ini lebih dikedepankan untuk melepaskan tembakan penghormatan dan atraksi.
Tatang menjelaskan, dalam beberapa hal peran, meriam ini tak ubahnya meriam karbit yang kondang di Pontianak, Kalimantan Barat. Tapi bedanya, saluting gun mempunyai desain mirip Meriam Armed pada umumnya, ditempatkan dalam Platform Towed Carrier, lengkap dengan dua roda yang memudahkan mobilitas.
Adapun Karakteristik Meriam 75 MM Saluting Gun buatan Switzeland yaitu, panjang 2,8 meter (M), panjang laras 1,3 M, tinggi 1,2 M, lebar 1,05 M, dan berat 415 Kg serta mempunyai kemampuan tembakan 10 butir/menit.
Sementara munisi kaliber 75 MM, panjang munisi 184 MM, berat 650 Gr, bahan kelongsong Aluminium dan jenis isian hampa (Blank Powder). Sedangkan bagian meriam terdiri dari kaki meriam, laras, roda meriam, elevasi, pena pukul dan perisai.

Selasa, 16 Agustus 2016

JAKARTA - Sikap cepat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengambil keputusan untuk mencopot Arcandra Tahar dari Menteri ESDM diapresiasi. Kendati penunjukan Arcandra sebagai menteri tak dipungkiri sebagai bentuk kecerobohan.
"Kita salut dan hormat kepada Presiden atas keberaniannya mencopot AT (Arcandra Tahar). Namun, insiden ini sangat memalukan dan bisa berimbas impeachement seorang Presiden, karena jelas Presiden telah melanggar UU melalui tangannya sendiri," kata Koordinator Gerakan Mahasiswa Indonesia (GEMA) Indonesia, Yusuf Aryadi dalam siaran persnya, Selasa (16/8/2016).
Menurut Yusuf, polemik dwikewarganegaraan Arcandra bukan sepenuhnya kesalahan Jokowi, melainkan ada peran 'pembisik' yang membuatnya menunjuk Arcandra sebagai menteri. "Ini semua bukan kesalahan Presiden murni, pembisik Presiden-lah yang harus bertanggung jawab, ada kepentingan apa WNA kok diberi jabatan strategis, apa ada agenda tersembunyi," ujarnya.
(Baca: Ini Gambar Paspor AS yang Diduga Milik Arcandra)
Yusuf pun meminta orang-orang di lingkaran Istana yang memberikan masukan kepada Presiden agar diusut dan dipidanakan. "Siapa pun dia dan copot dari jabatannya (jika dia menteri atau pejabat negara), yang menyodorkan, menyarankan serta menyakinkan Presiden agar AT dijadikan menteri, karena orang itu kebelinger dan jika tetap didiamkan di Istana Presiden bisa lengser," tutupnya.‎
Arcandra Tahar dicopot sebagai Menteri ESDM oleh Jokowi setelah diketahui memiliki dwikewarganegaraan. Ia tercatat dalam kepemilikan paspornya sebagai warga negara Amerika Serikat. Kini, posisi Menteri ESDM dipegang oleh Pelaksana Tugas Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Menko Maritim.
JAKARTA - Sebanyak 25 ribu peserta Jambore Nasional (Jamnas) X 2016 bakal merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-71 di Lapangan Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur.
Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault mengatakan, Kwarnas Gerakan Pramuka akan menghadirkan karnaval budaya dan festival kemerdekaan dengan tampilan atraktif serta menarik.
Dalam acara tersebut, seluruh peserta akan megenakan pakaian adat dari daerahnya masing-masing. "Perayaan HUT Kemerdekaan di Cibubur dimulai pukul 08.00 WIB, sampai sore," kata Adhyaksa dalam keterangan persnya, Selasa (16/8/2016).
Dirinya pun mengajak seluruh generasi muda Indonesia untuk kembali mengikuti upacara bendera di daerahnya masing-masing. "Kalau sudah lama tidak pernah ikutan (upacara HUT RI), yuk jangan ragu dan malu, untuk ikutan lagi upacara bendera. Inilah salah satu kesempatan kita untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap ibu pertiwi Indonesia," ujar Adhyaksa.
Bangsa Indonesia, sambungnya, harus lebih berani dan kreatif lagi dalam menjaga dan mengisi kemerdekaannya. "Tanpa keberanian dan kreatifitas, kemerdekaan kita saat ini akan berada di ranah yang semu dan ironis. Kita tidak mau itu," tegas Adhyaksa.
Dikatakannya, Pramuka selalu bersiap bersama elemen masyarakat lainnya menjadi penjaga dan pengisi Kemerdekaan RI yang berani dan kreatif.
"Satu lagi, jangan lupa, mulai hari ini sampai besok ayo kita hidupkan HUT RI dengan tagar #HUTRI71, #IndonesiaJaya #Jamnas2016," tutup Adhyaksa.
JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait menyesalkan keputusan Dinas Pendidikan (Disdik) Sulawesi Selatan (Sulsel) yang meminta seluruh sekolah tidak menerima siswa MAS (15), penganiaya Guru SMK Negeri 2 Makasar, Dasrul (52).
Menurut Arist, keputusan tersebut telah menghilangkan hak seorang anak atas pendidikannya. Karena pendekatan penanganan hukum terhadap anak di bawah umur harus berbeda dengan orang dewasa.
"Konsekuensi hukumnya dia harus bertanggung jawab atas itu apalagi dilakukan dengan bentuk pengeroyokan atau sebagainya. Hanya saja pendekatan penanganannya harus berbeda dengan bapaknya karena bapaknya berumur di atas 18 tahun," kata Arist di saat diskusi Redbons bertajuk "Kontroversi Full Day School" di Kantor Okezone, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Arist mengatakan, apa pun alasannya negara tidak boleh mencabut hak pendidikan seorang anak bangsa, tetapi harus dilindungi. Berbeda dengan orangtua MAS, Adnan Achmad yang terlibat penganiayaan harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
"Sementara anaknya melalui pendekatan anak-anak, itu aja perbedaannya. Jangan mengaitkan apabila anak itu melakukan kekerasan kepada gurunya lalu hak pendidikannya hilang," pungkas Arist.

Categories